Setiap tahun, kita sering mendengar aksi demonstrasi entah itu tentang rencana kenaikan tarif dasar listrik, pengurangan subsidi BBM, dan tuntutan agar kesejahteraan baik kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya. Mereka menuntut pemerintah untuk lebih memikirkan kesejahteraan rakyat dibandingkan citra Indonesia di mata dunia dengan mengalokasikan anggaran pendapatan belanja negara (APBN) yang pro-rakyat. Lalu, mari kita kaji, kenapa harus APBN?
Sebelum masuk dalam ruang lingkup lebih dalam, saya ingin memberikan gambaran sederhana mengenai APBN itu sendiri. Ibarat dalam keluarga, APBN adalah rencana belanja dan pendapatan yang dimiliki keluarga tersebut untuk bertahan hidup dan menjalani aktivitasnya. Sumber pendapatan bisa dari gaji suami dan atau istri maupun sumber lainnya, setelah diketahui besarannya, barulah disusun rencana pengeluaran yang akan dilakukan selama kurun waktu tertentu.
Semua dilakukan sebagai pedoman dan acuan sebuah entitas agar dalam pelaksanaannya tidak meleset dari rencana awal. Pemerintahan/keluarga yang memiliki perekonomian yang stabil tentu dapat mencerminkan kemampuan tata kelola entitas tersebut sehingga mereka bisa tetap bertahan dengan tantangan yang ada.
APBN, APBD atau Anggaran Pendapatan dan Belanja lainnya biasanya disusun per periode tertentu. Bisa bulanan, tahunan sesuai kesepakatan yang dianut. Dalam menyusunnya pun harus dengan strategi yang baik agar semua bisa dikendalikan (dikontrol) dalam rangka mengarahkan kondisi keuangan kearah yang lebih baik.
Banyak hal yang dapat mempengaruhi strategi penyusunan APB, karena setiap entitas memiliki kelebihan dan kekurangan yang unik yang tidak bisa disamakan satu dengan yang lainnya. Biasanya, evaluasi dari kegiatan periode sebelumnya dijadikan acuan dalam penyusunan kembali APB. Tentu dengan memikirkan perubahan - perubahan yang akan terjadi dimasa depan. Untuk itulah, kadang penyusunan APB membutuhkan asumsi dalam penyusunannya, karena kita tidak tau apa yang akan terjadi di masa depan.
Bila kita memasuki lingkup negara, penyusunan APBN biasanya mempertimbangkan beberapa hal yang didasari pada asumsi - asumsi dasar makro ekonominya. Saya membaginya kedalam 4 hal, yaitu pertama pertumbuhan ekonomi yang menyangkut daya konsumsi masyarakat, besaran investasi sektor swasta, belanja modal pemerintah dan aktivitas ekspor impor. Yang kedua, laju inflasi yang umumnya terjadi akibat kebijakan moneter Bank Indonesia. Ketiga, Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS yang mengindikasikan besaran cadangan devisa yang kita miliki dan yang keempat Suku Bunga Bank Indonesia (SBI). Kadang ada juga pengaruh harga minyak dunia.
Ketika penyusunan APBN, kita mengenal pada 3 pilihan kebijakan fiskal/anggaran yakni :
- Anggaran Defisit dimana belanja negara lebih besar daripada pendapatannya
- Anggaran Surplus dimana pendapatan negara lebih besar daripada belanjanya
- Anggaran Berimbang dimana antara belanja dan pendapatan berimbang
Pemilihan ketiga kebijakan ini bergantung pada kondisi makro ekonomi negara pada periode tersebut. Tentu dengan pertimbangan dan hitung - hitungan yang tepat berdasarkan kelebihan dan kekurang yang dimiliki serta tantangan dan kelemahan yang harus dihadapi.
-sekian-
0 komentar:
Posting Komentar
Terima Kasih